Bawaslu Kota Dumai hadiri Peluncuran Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 dan Workshop Teknik Indentifikasi Kerawanan Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung

Bawaslu Kota Dumai - Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilihan umum (Pemilu) dalam menciptakan pemilu yang berintegritas di Indonesia. Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbangdiklat) Bawaslu mengadakan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 dan Workshop Teknik Indentifikasi Kerawanan Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung bertempat di Hotel Bidakara Jakarta.  Senin (26/08/2024).

Kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 dan Workshop Teknik Indentifikasi Kerawanan Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung di hadiri Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja, Ketua KPU Republik Indonesia Mochammad Afifuddin, Para Anggota Bawaslu RI, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI I Dewa Kade Wiarsa Raja Sandi, Seluruh Pejabat, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Bawaslu RI, Lembaga dan Kementerian lain yang terundang serta Ketua dan Koordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Indonesia.

Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P dalam kata sambutannya Menkopolhukam mengucapkan terimakasih serta mengapresiasi kepada Bawaslu RI yang telah membuat, menyiapkan dan memetakan wilayah-wilayah rawan dalam rangka suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024. Selanjutnya Menkopolhukam menyampaikan ada beberapa hal yang perlu di tindaklanjuti “bahwa melalui rilis memetakan kerawanan Pemililhan Serentak Tahun 2024 dan Kajian mitigasi Kerawanan Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung oleh Bawaslu RI ada beberapa hal yang perlu kita tindaklanjuti bersama Pertama mari kita cermati bersama berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu Tahapan Pilkada saya yakin Bawaslu, Kepolisian juga sudah terus memantau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga strategi mitigasinya sudah ada, berikutnya adalah tentukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan kerawanan. Dan yang ketiga kita semua harus meningkatkan sinergitas antara kementerian, lembaga baik tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk mengatasi serta menyelesaikan berbagai masalah yang dapat menggangu tahapan Pilkada dan yang terakhir mari kita semua terus menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah masing-masing ,“Tutupnya.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raja Sandi, menyampaikan bahwa DKPP mengapresiasi langkah-langkah Bawaslu RI dalam rangka melakukan pemetaan terhadap kerawanan Pemilihan Tahun 2024 karena sesuai dengan kewenangan Bawaslu selain melakukan upaya penindakan terhadap dugaan ataupun potensi pelanggaran yang memang terbukti terjadi, juga melakukan pencegahan.  “dan tentu kami dari DKPP tentu akan sangat terbantu karena kerawanan Pilkada juga mungkin akan berdampak pada terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara” tuturnya. Lanjutnya Anggota DKPP menyampaikan Pilkada adalah agenda yang sangat penting sinergitas antar lembaga menjadi keharusan bersama dan berharap agar seluruh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk menjaga kode etik dalam pelaksanaan tugas untuk mensukseskan Pemilihan Serentak.  “Selamat kepada Bawaslu atas peluncuran pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak 2024 semoga hal ini akan menjadi bahan serta acuan untuk mewujudkan Pilkada Serentak agar berjalan dengan damai, tertib dan berintegritas” , Tutupnya.

Ketua KPU Republik Indonesia Mochammad Afifuddin menjelaskan untuk mengukur dimensi kerawanan ada 4 yaitu konteks sosial dan Politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi serta menyampaikan pentingnya membaca peta kerawanan bukan untuk dibenarkan rangkingnya artinya orientasinya adalah orientasi pencegahan yaitu bagaimana kita intervensi kebijakan untuk mengantisipasi bagaimana kerawanan yang tinggi itu agar tidak terjadi, semakin rawan suatu daerah harus semakin kita intervensi pencegahan. Selanjutnya diakhir kata sambutan Afifuddin mengharapkan sesama penyelenggara KPU dan Bawaslu harus bersinergi, berkolaborasi dan saling bekerjasama untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada Tahun 2024 serta mengucapkan ”Selamat kepada Bawaslu atas peluncuran pemetaan kerawanan dan Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan juga bisa mengantisipasi potensi pelanggaran Pemilu dan Pilkada dan semoga Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan baik dan lancar,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menyampaikan Kegiatan hari ini adalah kegiatan pemetaan kerawanan karena indeks kerawanan sudah louching ditahun 2022, sehingga kemudian untuk menghadapi Pilkada, Indeks Kerawanan Pilkada yang pernah louching diperbaharui yaitu dengan pemetaan. “Pemetaan kerawanan kenapa pada saat Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung kerena disinilah troubling yang paling besar dari seluruh rangkaian dan merupakan PR yang paling besar Bagi Bawaslu dalam memetakan dan melakukan pencegahan. ”ucap Bagja.

Pemaparan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung yang disampaikan oleh Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Lolly Suhenty memaparkan Hasil Pemetaan kerawanan Pemilihan serentak 2024 merekam provinsi dengan kategori kerawanan tinggi. Terdapat 5 Provinsi yang rawan tinggi (13%), 28 Provinsi rawan sedang (76%), dan 4 Provinsi rawan rendah (11%). 5 Provinsi yang masuk kategori tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sementara itu di tingkat kabupaten/kota, Pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16%) yang masuk kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada 334 kabupaten/kota (66%) yang masuk kategori kerawanan sedang, dan terdapat 90 kabupaten/kota (18%) yang masuk kategori kerawanan rendah. Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

Selanjutnya kegiatan peluncuran Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung oleh Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty  didampingi Ketua Bawaslu RI,  Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Ketua KPU RI, Anggota Bawaslu RI,  Seluruh Pejabat, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Bawaslu RI, Lembaga dan Kementerian lain.  Peluncuran disimbolkan dengan pemukulan kentongan. Kentongan diartikan sebagai Bawaslu bersama stakeholder siaga.

Setelah kegiatan peluncuran selanjutnya Seminar Antisipasi kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang dibawakan oleh 4 (empat) Narasumber dan di akhiri dengan penutupan.

Yeni Kartini selaku Anggota/Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Dumai, menyampaikan Bahwa Kota Dumai merupakan salah satu dari 84 Kab/Kota se Indonesia yang memiliki indeks kerawanan yang tinggi, Yeni Kartini selaku Kordiv Pencegahan Bawaslu Kota Dumai akan selalu berupaya meningkatkan upaya pencegahan agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Dumai berjalan lancar, jujur dan adil.