Bawaslu Dumai Perkuat Kepercayaan Publik melalui Branding Lembaga

Dumai — Bawaslu Kota Dumai menggelar kegiatan internal bertema “Membangun Kepercayaan Publik melalui Branding Lembaga” pada Rabu, 8 Juli 2026, di Media Center Bawaslu Kota Dumai. Kegiatan yang disampaikan oleh Tim Kehumasan ini menjadi ruang belajar bersama bagi jajaran sekretariat untuk memahami bagaimana citra lembaga dibangun melalui kerja nyata, komunikasi yang terbuka, dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai, Idris Sardi, serta Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Dumai, Yeni Kartini. Kehadiran keduanya memberikan semangat tersendiri bagi para staf, sekaligus menunjukkan bahwa penguatan kehumasan bukan hanya menjadi tugas satu tim, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran lembaga.

Dalam penyampaian materi, peserta diajak memahami bahwa branding bukan sekadar logo, warna, desain, atau tampilan media sosial. Branding tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika menerima informasi, berkomunikasi, dan mendapatkan pelayanan dari Bawaslu. Karena itu, sikap ramah, informasi yang mudah dipahami, respons yang cepat, serta konsistensi dalam bekerja menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan komunikatif. Para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berdiskusi tentang cara menghadirkan publikasi yang lebih manusiawi, tidak kaku, dan tetap akurat. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi mampu menjelaskan manfaat, tujuan, serta tindak lanjut dari kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

Melalui kegiatan internal ini, Bawaslu Kota Dumai berharap seluruh jajaran semakin menyadari bahwa wajah lembaga tercermin dari setiap tindakan dan komunikasi sehari-hari. Kepercayaan masyarakat memang tidak tumbuh dalam waktu singkat, tetapi dapat dirawat melalui keterbukaan, integritas, pelayanan yang konsisten, serta kesediaan untuk terus mendengarkan kebutuhan publik.