Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, Bawaslu RI Memperoleh Opini WTP 5 Kali Berturut-turut

Bawaslu Kota Dumai, Dumai - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2019 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan Pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP, Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang di atur dalam SAP, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPK memberikan 3 opini yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

LKPP merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN, yang merupakan konsolidasi dari 88 Laporan Keuangan Kementrian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Dengan demikian kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Pemerintah Pusat di tentukan oleh kesesuaian LKKL dan LKBUN dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dari beberapa lembaga, Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang meraih opini pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019.  Predikat opini WTP 5 Kali berturut-turut dari 2015.

Zulfan selaku Ketua Bawaslu Kota Dumai, mengucapkan selamat atas perolehan predikat WTP, Zulfan berharap  perolehan WTP ini dapat di pertahankan, lanjutnya Predikat WTP ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran pengawas pemilu dalam mengelola keuangan dan apapun opini dari BPK  akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan publik maupun lembaga lainnya terhadap lembaga kita.