Jadi Narasumber di P2P Bawaslu Kota Dumai, Fitra Hadi Tekankan Pentingnya Penguatan Jaringan Komunitas Pengawas

DUMAI-Penguatan jaringan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan partisipatif. Hal tersebut disampaikan akademisi STIA Lancang Kuning Dumai, Fitra Hadi Khas, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kota Dumai yang digelar di Aula Kampus STIA Lancang Kuning Dumai, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh 40 peserta tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kota Dumai dalam memperkuat kapasitas kader pengawas partisipatif agar mampu berperan aktif dalam mengawal setiap tahapan pemilu.

Dalam paparannya, Fitra Hadi menegaskan bahwa tantangan pengawasan pemilu saat ini semakin kompleks sehingga tidak memungkinkan Bawaslu bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan jaringan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai komunitas, organisasi masyarakat, kalangan akademisi, pemuda, hingga kelompok-kelompok strategis lainnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan agar pemilu berlangsung secara berintegritas dan berkualitas, Bawaslu tidak cukup bekerja sendiri. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, sehingga diperlukan jejaring yang kuat dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkuat fungsi pengawasan,” ujarnya.

Menurut Fitra, penguatan jaringan komunikasi pengawasan memiliki sejumlah tujuan strategis. Pertama, memperluas jangkauan pengawasan pemilu hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Ketiga, mencegah potensi pelanggaran sejak dini melalui keterlibatan publik. Keempat, membangun demokrasi yang bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa penguatan jaringan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar mengingat luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah pengawas pemilu, tingginya potensi pelanggaran, serta pentingnya dukungan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Demokrasi dan pemilu pada hakikatnya adalah soal partisipasi. Karena itu, membangun dan memperkuat jaringan pengawasan masyarakat merupakan sebuah keharusan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Lebih lanjut, Fitra menjelaskan bahwa jejaring pengawas partisipatif merupakan proses membangun hubungan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kesamaan persepsi mengenai tanggung jawab moral bersama dalam mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan berkualitas.

Menurutnya, kerja sama tersebut harus dibangun di atas fondasi kesamaan visi, saling percaya, komitmen, dan semangat gerakan bersama untuk menjaga integritas pemilu.

Jejaring pengawasan bukan hanya soal hubungan formal, tetapi bagaimana membangun kepercayaan dan komitmen bersama dalam mengawal demokrasi. Ketika masyarakat merasa memiliki tanggung jawab yang sama, maka pengawasan akan menjadi lebih kuat dan efektif,” jelasnya.

Dalam sesi materi, Fitra juga memaparkan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat jaringan pengawasan partisipatif. Di antaranya membangun kerja sama dengan berbagai pihak, melakukan penyamaan persepsi mengenai isu-isu kepemiluan, memperkuat kapasitas anggota jaringan melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendorong aksi bersama dalam kegiatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Kegiatan Pelatihan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan Bawaslu Kota Dumai ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan jejaring yang kuat untuk berkontribusi dalam mengawal seluruh tahapan pemilu.

Melalui penguatan jaringan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, Bawaslu bersama masyarakat diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih luas, responsif, dan efektif guna mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, serta dipercaya oleh publik.