Bawaslu Kota Dumai Hadiri Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Semester II

DUMAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai menggelar kegiatan koordinasi dan sosialisasi pemutakhiran data partai politik (Parpol) untuk semester II. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi sekaligus tindak lanjut pemutakhiran data partai politik yang telah dilakukan pada semester I.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai, Kesbangpol, bagian Tata Pemerintahan (Tapem), pengurus partai politik, serta sejumlah instansi terkait. Dari Bawaslu Kota Dumai, dihadiri langsung Anggota Bawaslu Kota Dumai, Yeni Kartini, selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) beserta jajaran staf sekretariat.

Di sesi ini Yeni Kartini menyampaikan pentingnya update data kepengurusan partai politik jelang tahapan Pemilu Tahun 2029 mendatang. Memastikan empat unsur utama yang harus menjadi perhatian, yaitu kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan domisili kantor partai politik. Terlebih terkait keterwakilan unsur perempuan dalam kepengurusan, yang nantinya mereka juga dipastikan ikut serta mengisi 30% kuota perempuan dalam pencalonan legislatif sebagaimana telah diputuskan Mahkamah Konstitusi nomor 128 tahun 2026, pungkasnya.

Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU Kota Dumai, Syafrizal. Dalam pembukaan, ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik merupakan proses yang dilakukan secara berkala untuk memastikan data parpol yang tercatat pada KPU tetap sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran semester II ini merupakan agenda evaluasi dari pemutakhiran yang telah dilakukan pada semester I.

Menurutnya, proses pemutakhiran data tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dari masing-masing partai politik. Karena itu, KPU mendorong agar koordinasi dengan partai politik terus dilakukan sehingga setiap perubahan data dapat disampaikan dan diperbarui sesuai ketentuan.

Dalam pemutakhiran data parpol, terdapat empat elemen utama yang menjadi perhatian, yakni kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan domisili kantor partai politik. Keempat elemen tersebut perlu diperbarui apabila terdapat perubahan sehingga data yang dimiliki KPU dapat menggambarkan kondisi aktual masing-masing partai politik.

Syafrizal juga menyampaikan gambaran hasil pemutakhiran pada semester I. Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat partai politik yang telah melakukan pemutakhiran dan terdapat pula partai politik yang belum melakukan pembaruan data. Pada semester I, Partai Gerindra tercatat belum melakukan pemutakhiran. Sementara PDI Perjuangan (PDIP) telah melakukan pemutakhiran data. Hal yang sama juga dilakukan Partai Hanura, sedangkan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tercatat belum melakukan pemutakhiran.

Evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan bagi KPU dalam pelaksanaan pemutakhiran data pada semester II. KPU mendorong partai politik untuk lebih aktif menyampaikan perubahan data kepengurusan maupun elemen lainnya apabila terjadi perubahan di tingkat partai.

Pemutakhiran secara berkala dinilai penting karena perubahan struktur kepengurusan, komposisi keterwakilan perempuan, keanggotaan, maupun alamat kantor dapat terjadi sewaktu-waktu. Data yang tidak diperbarui berpotensi menyebabkan informasi yang tersimpan dalam sistem KPU tidak lagi menggambarkan kondisi terbaru partai politik.

Karena itu, koordinasi antara KPU dan partai politik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data. KPU juga mengarahkan agar partai politik memanfaatkan momentum pemutakhiran semester II untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh elemen data yang dimiliki.

Melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut, KPU Kota Dumai berharap proses pemutakhiran data partai politik semester II dapat berjalan lebih tertib dan partai politik dapat berperan aktif dalam memastikan data kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, serta domisili kantor tetap diperbarui sesuai kondisi sebenarnya.

Pemutakhiran data partai politik secara berkala menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan data politik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari tata kelola kepemiluan.