Bawaslu Kota Dumai Gelar Diskusi Pidana Pemilu: “Mekanisme dan Hasil Penanganan di Pemilu–Pilkada 2024 Kota Dumai”

Dumai, 21 Oktober 2025 — Dalam upaya meningkatkan pemahaman kepemiluan, khususnya terkait penanganan pelanggaran pidana pada Pemilu dan Pilkada 2024, Bawaslu Kota Dumai menggelar Diskusi Pidana Pemilu dengan tema “Mekanisme dan Hasil Penanganan di Pemilu–Pilkada 2024 Kota Dumai”.

Kegiatan ini merupakan bagian dari forum diskusi bulanan Bawaslu Kota Dumai yang rutin dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu di tingkat daerah.
 

iskusi yang berlangsung secara online pada Selasa, 21 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB ini menghadirkan dua narasumber berkompeten di bidang penanganan pelanggaran pemilu.

Turut hadir Nanang Wartono, SH., MH, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Riau, serta Yossi Rinaldi, SE, Kordiv PP Bawaslu Kota Dumai.

Diskusi ini dipandu oleh Dwi Merdekawati, S.Pi., MH, selaku staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai.
Dalam paparannya, para narasumber membahas secara mendalam mekanisme penanganan pelanggaran pidana pemilu dan pilkada. Selain itu, turut dibahas pula hasil evaluasi atas penanganan kasus-kasus pidana yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kota Dumai.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Riau Nanang Wartono, SH.,MH. menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sinergi antar pihak dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu. “Melalui forum ini, kami ingin memastikan setiap proses penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Kegiatan diskusi berjalan interaktif dengan partisipasi aktif dari peserta yang terdiri atas Staf Sekretariat Bawaslu Dumai dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu Kota Dumai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan pelaksanaan Pemilu serta Pilkada yang berintegritas di masa mendatang.