Bawaslu Dumai Tegaskan Komitmen Awasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Rakor Provinsi

Bawaslu Kota Dumai menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Riau dalam kegiatan rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Aula Bawaslu Provinsi Riau (Kamis, 31 Juli 2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan perkembangan pengawasan PDPB di kab/kota seprovinsi Riau. Bawaslu Kota Dumai diwakili oleh Koordinator Divisi HPPH yaitu Yeni Kartini serta staff HPPH Bawaslu Kota Dumai.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau yaitu Tarmizi, A.P. Beliau mengungkapkan bahwa Bawaslu Provinsi Riau mengadakan rapat ini guna mendapatkan perkembangan pengawasan PDPB di Kab/Kota Provinsi Riau. Beliau juga menambahkan jika penting untuk mengidentifikasi kendala guna dikoordinasikan kepada Bawaslu RI.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau sekaligus Koordinator Divisi HPPH yaitu Amirudin Sijaya, S.Pd, MM. Dalam arahan beliau menekankan bahwa koordinasi kepada para  stakeholder tidak hanya bersifat seremonial, namun perlu juga menekankan sosialisasi guna mendapatkan data yang akurat. Menurutnya juga eksistensi PDPB tidak perlu diperdebatkan, melainkan Bawaslu seprovinsi Riau harus menjalankan amanat sesuai dengan PKPU No. 1 tahun 2025 & SE No. 29 Bawaslu RI.

Patmiah Nularna, S.Sos, M.Si, Koordinator Divisi SDMO-Diklat yang juga hadir dalam rapat ini menyampaikan jika Bawaslu memegang peran yang penting untuk mengawasi PDPB serta memastikan jika pemilih yang memenuhi syarat harus masuk kedalam daftar pemilih.

Yeni Kartini selaku koordinator divisi HPPH Bawaslu Kota Dumai melaporkan bahwa Bawaslu Kota Dumai sudah melaksanakan koordinasi ke beberapa instansi, serta juga telah melakukan sanding data dengan KPU Kota Dumai. Bawaslu Kota Dumai akan segera bergerak melaksanakan uji petik lansung kepada masyarakat untuk memastikan data PDPB yang akurat.

Rapat ini berjalan dengan lancar dan menegaskan pentingnya uji petik sesuai instruksi Bawaslu RI melalui SE No. 29 tahun 2025 dan juga berpedoman pada PKPU No. 1 tahun 2025.